Suararakyatjelata.com, Dengan adanya pemangkasan anggaran secara nasional dan dimulainya langkah Indonesia kembali pada sistim “Sentralisasi” sejak Pemerintahan Prabowo selaku Presiden RI tak sekedar membuat umumnya Daerah se Indonesia berkecil hati karena minimnya pembangunan Via APBD dan APBDP bisa digelar tiap tahunnya.
Bahkan, sebagian besar Kepala daerah yang daerahnya minim PAD tak henti dicibir tidak tentu pelarah oleh masyarakatnya dengan alasan sepihak tak mampu menjalankan Visi Misi dan janji politik ketika kampanye, dengan basipakak dan basibengak masyarakatnya tak mau mengerti bahwa adanya pemangkasan anggaran dan telah diberlakunya sistim sentralisasi.
Dibagian lainnya, tak sedikit pula Kontraktor tiap daerah terutama ditingkat Provinsi memanfaat kesempatan mengeruk keuntungan merebut mega proyek APBN dengan ragam cara termasuk menggunakan nama besar perusahaan tingkat nasional yang penting bisa memenangkan lelang, sementara tampa dibekali kesiapan dan kesanggupan sarana dan fasilitas di daerah kabupaten atau Kota sebagai lokasi pekerjaan.
Dampaknya, berpotensi terjadi lambannya penyelesaian pekerjaan read-mangkrak dan lemahnya kualitas dari hasil pekerjaan, karena beberapa hal seperti beberapa item pekerjaan diserahkan pada subkontraktor yang dikhwatir legalitasnya termasuk harus menyewakan alat berat dan armada milik kontraktor didaerah pekerjaannya.
Kondisi mirisnya pembangunan Mega Proyek APBN 2026 didaerah tersebut, tak luput terjadi di tanah bersudut empat yang incut Kota Sungai Penuh diketahui semua pelaksanannya berasal dari Kota Jambi yang disebut sebut memiliki koneksitas besar dan apik dengan pejabat ini maupun pembesar itu ada ditingkat pusat.
Buktinya, pengerjaan Mega Proyek Pasar Beringin dengan nilai 48 M lebih terancam mangkrak termasuk Mega Proyek SPAM PDAM Tirta Kahyangan dengan nilai 33 M diduga pengerjaan tiang pancang pondasinya sarat masalah dampaknya berpengaruh besar terhadap ketahanan struktur bangunan nantinya.
Lebih memilukan lagi pengerjaan RS A.Thalib katanya dikerjakan oleh kontraktor sama selaku pelaksana SPAM PDAM Tirta Kahyangan tak hanya belagunya nauzubillah minta ampun dihadapan kerja Pers dan LSM, bahkan operasional alat beratnya diduga mengguna BBM bersubsidi haknya masyarakat tak mampu, sebagaimana telah dilansir oleh beberapa Media Online.
Tak heran, gabungan aktifis mano tibo dan kapak merah Sealam Kincai sampai merinu badan alias beriba hati dimarkasnya tenda biru menyebut lengkaplah sudah penderitaan dari pembangunan daerah dan bangonya masyarakat Kota Sungai Penuh ulah tabiat nakal kontraktor berasal dari Kota Jambi yang dipercaya mengerja proyek di Kota Sungai Penuh.
Tampa bermaksud ingin baiyo iyonya ikut mencampuri sistim bernegara yang diterapkan oleh Pemerintah RI masa Presiden Prabowo. Tapi kebijakan pembangunan dari pelaksanaan Mega Proyek APBN di tingkat daerah diduga bermasalah merupakan persoalan tak bisa dibiarkan begitu saja terutama oleh aparat penegak hukum dan BPK, Irjen Kementerian terkaitnya termasuk Insan Pers dan LSM.
Untuk itu, diminta kepada Presiden RI, Prabowo katanya dalam waktu dekat bakal menggelar kunjungan di Provinsi Jambi agar meninjau dan memantau langsung bagaimana realisasi dari pelaksanaan mega proyek APBN 2026 yang sedang berlangsung di tiap daerah terutamanya di Kota Sungai Penuh supaya arang habis besi tak binasa dari tujuan diluncurkan pembangunan nasional.
Sampai berita ini ditayangkan, khusus untuk pelaksanaan Mega Proyek APBN Kantor imigrasi yang berlokasi dikawasan bukit sarang tupai Koto Renah masih dalam pantauan dan pengawasan awak Media Suararakyatjelata.com. Penulisnya katakan sajalah orang jauh tapi dekat dihati namanya.@Yd,Yid,Yi dan Riles.
